Kediri – Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang inovasi. Dalam Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025, BPPKAD Kota Kediri berhasil meraih Predikat Terbaik II untuk kategori Tingkat Kematangan Inovasi Perangkat Daerah.
Penghargaan ini diberikan oleh Wali Kota Kediri sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan BPPKAD dalam mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai inovasi strategis, khususnya melalui aplikasi SAPADANA (Sistem Pembayaran Pajak Daerah Non Tunai), PIJAR (Pelayanan Elektronik Pajak Daerah), serta E-SPTPD (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).
Penyerahan piagam penghargaan dilaksanakan dalam rangkaian acara Gebyar Undian Lunas PBB Kota Kediri 2025 yang digelar pada Senin, 29 Desember 2025.
Keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat BPPKAD Kota Kediri dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah dan pelayanan publik melalui inovasi berbasis digital. Aplikasi SAPADANA memberikan kemudahan pembayaran pajak secara online, PIJAR menghadirkan layanan informasi pajak yang terintegrasi dan mudah diakses, sementara E-SPTPD mendukung pelaporan pajak daerah secara elektronik yang lebih cepat dan efisien.
Melalui ketiga inovasi tersebut, BPPKAD mampu mendorong peningkatan efektivitas, efisiensi, serta transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan yang praktis dan modern.
Perwakilan BPPKAD Kota Kediri menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus menghadirkan inovasi yang berdampak nyata.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran serta dukungan berbagai pihak. Inovasi seperti SAPADANA, PIJAR, dan E-SPTPD akan terus kami kembangkan agar semakin memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Dengan capaian ini, BPPKAD Kota Kediri diharapkan dapat terus memperkuat budaya inovasi di lingkungan kerja serta berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
