High Level Meeting yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Kediri dalam rangka Rapat Koordinasi Pleno guna memperkuat sinergi antara Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan TP2DD Kota Kediri. Kegiatan ini difokuskan pada pemanfaatan data ekonomi digital sebagai basis pengambilan kebijakan untuk mendukung akselerasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) dan peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Dalam forum tersebut, dipaparkan tren pertumbuhan instrumen pembayaran digital, khususnya QRIS, BI-FAST, dan SNAP sebagai indikator utama dalam memetakan efektivitas digitalisasi pendapatan daerah. Integrasi data sistem pembayaran ini menjadi fondasi penting bagi Pemerintah Kota Kediri dalam menyusun strategi perluasan kanal nontunai yang lebih akurat dan terukur, serta memastikan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel di seluruh sektor retribusi dan pajak daerah.

Pertemuan ini juga menekankan optimalisasi layanan publik digital melalui penguatan kanal "Lapor Mbak Wali 112" yang direformulasi menjadi pusat informasi literasi keuangan dan edukasi pembayaran digital. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem transaksi nontunai yang aman dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat melalui kolaborasi strategis dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kediri dan lembaga jasa keuangan terkait.

Sebagai tindak lanjut, TP2DD Kota Kediri mengimplementasikan kebijakan pemantauan berbasis data terhadap sektor-sektor pendapatan yang memiliki serapan transaksi nontunai rendah guna diberikan pendampingan teknis dan penguatan infrastruktur digital. Langkah ini diikuti dengan sinkronisasi laporan Indeks ETPD dan penyusunan draf kebijakan insentif bagi wajib pajak yang menggunakan metode pembayaran digital, yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik serta akselerasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.